Dari Bantaeng Untuk Masyarakat Pesisir Nusantara

Dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, Indonesia adalah negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Seharusnya dengan potensi perikanan yang melimpah, masyarakat pesisir pantai menjadi sejahtera. Namun, data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, dari 13,8 juta nelayan, 80 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama DPP LDII. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Bantaeng, bekerja sama dengan LDII dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), menggelar seminar nasional dan workshop maritim di Balai Kartini, Jalan Kartini, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (2/10/2014).

Para pakat maritim Indonesia berkumpul di Bantaeng untuk mencari solusi dan membuat program pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah utama masyarakat pesisir. Mereka yang hadir pada acara itu di antaranya staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Amran Razak, SE, M.Sc, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Sudirman Saad, M.Hum, Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Pakar Sejarah Universitas Diponegoro sekaligus Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo, M.Hum, ICMI Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd, Dewan Pakar DPP LDII, Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si. Seminar ini dihadiri utusan Pemprov dan Pemda se-Sulsel, DPRD, praktisi maritim, mahasiswa, LSM, pengusaha, dan kalangan umum.

Dalam seminar tersebut Ketua DPW LDII Jawa Tengah yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo mengingatkan di masa lalu muncul berbagai kerajaan maritim di nusantara. Di Sumatera berkembang Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 ). Di Kediri, muncul Kerajaan Singasari. Di Jawa muncul Kerajaan Majapahit (abad ke-12 hingga ke-15). Selain itu, di wilayah timur nusantara, dikenal Kerajaan Gowa dan Bima.

 

Di masa silam, nusantara adalah kerajaan-kerajaan kecil yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya melalui akses laut. Arus transportasi yang lancar memungkinkan roda perekonomian bergerak maju. Produk yang diekspor keluar nusantara pada masa itu seperti, pala, beras, kayu cendana, kain, dan cengkeh. Di sisi lain, produk luar masa itu juga dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia. Di masa lalu, produk cina juga menguasai pasaran, di antaranya sutra, mangkuk, piring, gelas, dan vas.

 

Seiring berjalannya waktu, kerajaan nusantara hilang bak ditelan zaman. Belanda yang saat itu menjajah wilayah Hindia Belanda, berhasil menancapkan kekuasaannya. Buktinya, pada tahun 1857 Kesultanan Bima dipaksa menandatangani kontrak pengakuan kekuasaan kolonial.

“Oleh sebab itu, tak dapat dipungkiri lagi, tradisi tradisi bahari Indonesia harus dikembalikan kemasa jayanya seperti dahulu. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar Indonesia mencapai kejayaan dan kemakmuran bangsa,” tegas Singgih.

Untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kokoh, diperlukan paradigma maritim yang kuat pula. Harus dipahami bahwa wilayah daratan (kepulauan) adalah bagian dari wilayah laut dari negara maritim Indonesia. Pembangunan tidak hanya mengarah ke daratan, tetapi juga harus mengarah ke lautan. Singgih berpesan untuk membangun negara maritim yang besar perlu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya sejarah dan budaya maritim melalui media pendidikan, seni, dan sastra. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa selama masa penjajahan jiwa dan semangat bahari telah mengalami penurunan.

Dalam kesempatan itu Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad mengatakan, saatnya pemerintahan baru ke depan berkiprah di landas kontinen di luar 200 mil. "Indonesia yang selama ini baru berkiprah pada 12 mil dari garis pantai, sudah saatnya berkiprah di laut lepas dengan dukungan Undang-Undang Kelautan yang baru," kata Sudirman di sela-sela Seminar Nasional dan Workshop Maritim di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Jumat. Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang telah berkiprah di laut lepas atau di luar 200 mil dari garis pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dengan pemerintahan yang baru nanti diharapkan pemerintah mengambil inisiatif untuk berkompetisi dengan negara-negara lain, karena hal itu menyangkut harga diri bangsa.Temasuk mengambil peran dalam melakukan konservasi laut.      Sementara itu, Bupati Bantaeng H Nurdin Abdullah mengatakan, peran pemerintah daerah adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk turut membantu memanfaatkan potensi laut yang ada.

"Namun harus disadari bahwa kemampuan untuk memanfaatkan laut lepas itu sangatlah terbatas, karena fasilitas nelayan kami sangat terbatas sehingga nelayan kita rata-rata hanya mencari ikan di sekitar bibir pantai," katanya. Nurdin mengatakan, sebenarnya cara menyelesaian persoalan kemiskinan bukan dengan kartu kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau raskin. “Harus lihat apa sih persoalan mengapa dia miskin?” katanya.

Nurdin menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir. Di Sulsel, kata Nurdin, nelayan masih jauh tertinggal dalam bidang industri penangkapan. “Sementara negara maju, saat tidur-tiduran, mereka bisa melihat gerakan ikan di bawah laut. Ini teknologi,” ujar alumnus Jepang itu. Nurdin melanjutkan, ia pernah berkunjung ke Vietnam melihat pabrik pengolahan ikan. Ternyata ikan yang diolah berasal dari Indonesia. “Ikan Indonesia dikirim ke Vietnam. Diolah di sana,” imbuhnya. Bupati dua periode itu menyimpulkan, jangan membuat program di luar kebutuhan rakyat. Jika berorientasi proyek maka uang negara akan habis. “Coba dengarkan rakyat!” pesannya. (Ilmaddin/LINES)

MUI dan LDII Menolak ISIS/

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS) dianggap Barat dan beberapa negara Timur Tengah sebagai ancaman perdamaian global, pengaruhnya mulai berdenting hingga Indonesia. Sebagian besar umat Islam Indonesia menolak, tak terkecuali MUI dan LDII.

Jakarta (20/9). Pertemuan antara Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam M.Sc dengan Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayaruntuk pada 10 September meneguhkan komitmen LDII, bahwa ideologi ISIS/IS tak sesuai dengan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam pertemuan silaturahim atas undangan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura tersebut, Abdullah Syam menekankan Pancasila telah menjamin kebebasan menjalankan ibadah bagi umat Islam dan umat agama lain, sehingga tercipta suatu harmoni yang menyatukan umat manusia.

“Bagi LDII Indonesia bukanlah negara agama Islam, meskipun mayoritasnya berpenduduk Islam. Agama menjadi nilai penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan hubungan negara dan masyarakat. Ini menjadi tugas umat Islam agar nilai-nilai Islam yang universal menjadi rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Abdullah Syam. Dalam pertemuan itu Abdullah Syam didampingi pengurus harian DPP LDII di antaranya Prasetyo Soenaryo, Sidik Waskito, dan Dody Taufik Wijaya.

Dalam kesempatan itu Abdullah Syam memaparkan bahwa LDII adalah organisasi inklusif yang menerima siapa saja yang ingin menimba ilmu, baik di pesantren-pesantren yang dikelola LDII maupun majelis taqlim. “Murid kami berasal dari seluruh Asia Tenggara, mereka belajar di berbagai pesantren yang dikelola LDII,” ujar Abdullah Syam. LDII juga membuka diri untuk bekerja sama dengan Kedubes Singapura, di bidang penghijauan, pemberdayaan rakyat di bidang ekonomi, pelatihan, budaya, ataupun deradikalisasi paham agama.

Wujud tekad LDII untuk mencegah penyebaran paham ISIS/IS adalah dengan bergabung bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang merupakan gabungan dari organisasi masyarakat Islam di Indonesia, untuk menolak gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Saat deklarasi menolak ISIS/IS, LDII mengirim utusan Wakil Sekretaris Umum Hasim Nasution pada 7 Agustus silam.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum MUI Muhammad Din Syamsuddin di kantor pusat MUI menilai gerakan ISIS/IS berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. "ISIS sangat potensial untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Serta gerakan ini akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Maka Forum Ukhuwah Islam tadi bersepakat untuk menegaskan tekad dari ormas-ormas Islam di Indonesia untuk menolak ISIS," ujar Din Syamsuddin.

MUI dan FUI menurut Din Syamsuddin juga sepakat bahwa gerakan ISIS bertentangan dengan prinsip ajaran Islam di Indonesia yang anti terhadap segala bentuk kekerasan.

"Antisipasi tentang kemungkinan berkembangnya gerakan ini, maka kami sampai pada satu kesimpulan bahwa ISIS ini sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Khususnya yang menekankan kasih sayang, kerukunan dan perdamaian yang disebut dengan Islam Rahmatan lil’Alamin, yang menjadi watak Islam di Indonesia," tegas Din.

Din Syamsuddin menambahkan, gerakan ISIS identik dengan kelompok-kelompok teror yang didukung oleh kekuatan eksternal umat Islam. "MUI mengamati dan mencermati bahwa gerakan ini adalah bagian dan kelanjutan dari gerakan serupa di dunia Islam yang menampilkan kekerasan bahkan tindakan terorisme yang tidak mustahil bahwa gerakan ini juga ikut didorong oleh kekuatan-kekuatan eksternal umat Islam," kata Din.

Menurut Wasekum DPP LDII Hasim Nasution, sudah saatnya umat Islam di Indonesia bersatu dan tidak terhasut propaganda ISIS/IS. “LDII bersama umat Islam lainnya menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terhasut, bahkan terprovokasi ISIS yang berusaha untuk menjelmakan negara Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, " ujar Hasim Nasution. Hasim menunjukkan komitmen DPP LDII untuk menolak ISIP diikuti oleh seluruh warga LDII dan di level organisasi mulai dari pusat, Dewan Perwakilan Wilayah (provinsi), tingkat Dewan Perwakilan Daerah (kabupaten/kota) Pengurus Cabang, hiangga Pengurus Anak Cabang.

DPD LDII Gorontalo misalnya, pada 11 Agustus silam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan ISIS/IS, yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo. Acara Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari Acara yang sama di tingkat Pusat yang telah di ikuti oleh pihak Kemenag, MUl, Ormas lslam dan Lembaga terkait lainnya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Gorontalo Prof Dr lr Hj Winarni Monoarfa, MS, diikuti jajaran TNI dan Polri, akademisi, dan seluruh ormas, termasuk LDII. Utusan DPW LDll Gorontalo dipimpin langsung oleh Ketua DPW LDII Gorontalo Drs H Syamsudin Ali dan Wakil Sekretaris Sidin Laya, serta Setiawan. Dalam pertemuan itu seluruh peserta

Sebagian peserta berpendapat setuju untuk mencegah pengaruh ISIS/IS di Gorontalo, serta tidak menghendaki keberadaannya. “Namun dengan catatan tidak gegabah menafsirkan bahwa terdapat kelompok-kelompok atau golongan sesama Islam lainnya, yang ingin menjalankan agamanya dengan semangat dan sungguh-sungguh lalu dinilai fanatisme kemudian dianggap sebagai lSlS/IS,” ujar Syamsudin Ali. (LC/Khoir/Riyan/LINES)

WARGA LDII JAYAPURA GOTONG ROYONG BANGUN MASJID

Gotong Royong adalah hal yang aneh dan jarang dilakukan dalam masyarakat indonesia di era digital nan modern pada dewasa ini. namun masih ada beberapa sekumpulan warga masyarakat yang masih mau melakukan pekrjaan secara bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang sifatnya bermanfaat untuk khalayak umum misalnya sebuah masjid.

Masjid Baitul A'la yang di resmikan oleh Bupati Jayapura pada tahun 2013 lalu yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Pemkab Jayapura Bapak Nyoman yang dihadiri juga Kepala Kesbangpol Jayapuram Ketua dewan Adat Sentani, Kepala Kelurahan dan perwakilan beberapa Ormas islam lainnya, saat ini bangunan masih dalam tahap penyeesaian, guna mempercepat penyelesaian pembangunannya warga sekitar masjid dan warga LDII serta turut membantu membershakna tumpukan kayu sisa pengecoran lantai 2. pengerjaan tersebut dilakukan oleh Warga LDII JAyapura secara bertahao dna kontinu dan digilir secara merata, sehingga tidak terasa puing-puing kayu sudah bisa dibereskan untuk pengerjaan keramik dan temboknya. 

menurut Pembina DPD LDII Jayapura Edy Kuswanto bahwa ha ini dilakukan agar 

Cara Islam Memperlakukan Buruh

            May Day atau Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei, menjadi hari bagi para buruh menyuarakan berbagai keluhannya. Keluhan tentang berbagai sistem yang diangggap merugikan rakyat. May Day sempat dilarang saat pemerintahan Orde Baru berkuasa, namun di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Hari Libur Nasional berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2013 yang dikeluarkan SBY.

            Memperingati Hari Buruh Internasional ini, LDII ingin mengucapkan Selamat Hari Buruh. Semoga momentum ini bisa menjadi media evaluasi yang baik untuk negara dan bersama mensejahterakan rakyat. Selain itu, LDII juga mengajak para pengusaha dan pemimpin perusahaan untuk memperlakukan buruh sesuai ajaran Islam, di antaranya:

1. Memberikan Kebebasan Beribadah

            Meskipun pemerintah telah mengeluarkan  Pasal 29 ayat 2 UUD 45, Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia, dalam hal ini kebebasan beribadah, akan tetapi kenyataan dilapangan buruh masih menemukan berbagai rintangan. Larangan mengenakan hijab dan sholat adalah beberapa bentuk pelanggaran yang kerap dihadapi para buruh di tempat kerja.

            Mulai dari dianggap mengurangi mobilitas kerja, memberikan gambaran fanatik, menjauhkan pelanggan dan berbagai alasan lainnya dijadikan perusahaan untuk melarang buruhnya mengenakan hijab. Padahal negara maju seperti Australia dan Inggris berani menempatkan wanita berhijab sebagai pelayan publik seperti teller, customer service, dan receptionist. Tidak jauh berbeda dengan para wanita, para buruh pria kerap mendapati masalah ibadah Sholat Jumat. Mulai dari dipotong gaji, dianggap membolos, hingga hal terburuk dikeluarkan dari perusahaan merupakan ancaman yang dihadapi para buruh pria di beberapa perusahaan.

            Kisah muadzin pertama, Bilal bin Rabah pernah mengalami hal serupa. Pasca majikannya mengetahui dirinya memeluk Islam, siksaan berdatangan agar dia kembali menyembah berhala. Pukulan cambuk dan beratnya batu yang menindih badannya tidak sedikitpun mengoyahkan niatnya. Allah menunjukkan pertolongannya. Beruntung, lewat bantuan Abu Bakar, Bilal dimemerdekakan dan diajaknya memeluk Islam.  

2. Membayar Buruh Sesuai dengan Kesepakatan

            Pembayaran upah yang terlambat, tidak sesuai dengan kesepakatan upah minimum kota, serta lembur yang tidak dibayar, merupakan beberapa tuntutan buruh yang kerap kita saksikan di televisi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah yang memerintahkan untuk membayar pelayan atau pembatu sesuai dengan kesepakatan dan tepat waktu.

            Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, “Allah SWT berfirman, Ada tiga kategori golongan yang Aku menentangnya (kelak) di hari kiamat: lelaki yang berinfak kemudian ditarik kembali, lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan pekerja dan telah mendapatkan hasilnya, tetapi tidak memberikan upah,”. Selain itu Nabi juga bersabda, “Berikanlah buruh itu upahnya, sebelum keringatnya kering,” HR Ibnu Majah. Tidak membayar buruh tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan, menurut Islam merupakan bentuk kedzaliman.

3. Tidak Menyiksa Buruh dan Berlaku Baik

            Tidak hanya berupa siksaan fisik, Rasulullah juga tidak mengajarkan mencaci atau mengucapkan kata-kata kasar pada pembantu. Anas bin Malik pelayan Rasulullah pernah berkata, "Demi Allah, aku telah membantu Baginda selama 7 atau 9 tahun. Aku tidak pernah menjumpainya mengomentasi apapun yang aku lakukan, ‘Kenapa kamu melakukan ini dan itu?’ Atau mengomentari apa yang aku tinggalkan, ‘Mengapa kamu tidak melakukan ini dan itu?’'' HR Muslim.

            Dalam Islam pembantu atau buruh diumpamakan sebagai saudara. sebagaimana sabda Rasulullah “Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian,” (HR. Bukhari). Nabi menyebut pembantu sebagaimana saudara majikan agar derajat mereka setara dengan saudara.

4. Tidak Memaksa Melakukan Pekerjaan Melebihi Kemampuannya

            Rasulullah melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Majikan juga tidak boleh memaksa pembantunya untuk memikul beban kerja yang bisa merusak kesehatannya sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Beliau bersabda, “Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka,” HR. Bukhari No. 30.

            Selain itu Nabi SAW pun berpesan kepada para majikan, “Beban yang kamu ringankan dari pembantumu kelak akan menjadi pahala bagimu dalam timbangan amal kebaikanmu” HR Ibnu Hibban.

5. Memperhatikan dan Memenuhi Kebutuhan Buruh

            Kebutuhan pribadi buruh seperti jaminan kesehatan dan kesejahteraan lainnya dalam Islam diajarkan untuk menjadi perhatian majikan (pimpinan perusahaan). Rasulullah tidak hanya mencontohkan memberikan upah akan tetapi juga mengajarkan memberikan perhatian lebih.

            Dituturkan oleh Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami, “Aku pernah membantu Nabi SAW. Baginda bersabda kepadaku, ‘Wahai Rabi’ah, apakah kamu tidak ingin menikah?’ Aku menjawab, ‘Tidak, wahai Rasulullah. Saya tidak ingin menikah. Saya tidak mempunyai sesuatu untuk bisa menghidupi istri. Saya juga tidak ingin menyibukkan diri hingga melupakan Tuan.’ Baginda SAW bersabda, ‘Tinggalkanlah saya.’ Setelah itu, Baginda SAW pun mengulanginya lagi.’ Aku pun menjawabnya dengan jawaban yang sama. Hingga Baginda mananyakannya yang ketiga, aku pun menjawabnya, ‘Tentu, ya Rasulullah. Perintahkanlah apa yang Tuan kehendaki, atau Tuan inginkan.’ Baginda pun bersabda, ‘Berangkatlah ke keluarga si Fulan di sebuah perkampungan kaum Anshar,” HR Ahmad dan Al Hakim. (Bahrun/Lines)

LDII: “Indonesia Butuh Presiden yang Peduli Pembangunan Karakter, Kemandirian Energi, dan Pangan”

Jakarta (8/7) LDII pada 13-15 Mei mendatang akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, yang programnya telah disusun pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bogor, Jawa Barat, pada Maret 2011 silam. Rapimnas yang diadakan menjelang pemilihan presiden ini digunakan LDII untuk sekaligus menyampaikan aspirasi dan program kerja kepada calon presiden.

“Ormas bukanlah organisasi yang memiliki hasrat kompetisi, ormas lebih netral dalam melihat persoalan negara dan lebih dekat dengan apa yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu kami memiliki solusi untuk memecahkan masalah bangsa,” ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo yang sekaligus menjabat Ketua Panitia Pengarah Rapimnas DPP LDII. Untuk itulah LDII berkepentingan mengundang para calon presiden untuk saling bertukar pikiran memaparkan visi misi untuk kemajuan Indonesia.

LDII melihat pascareformasi, demokrasi Indonesia justru menciptakan anomali dalam kehidupan berbangsa bernegara. Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati kini malah dikenali sebagai bangsa yang elit politiknya gemar saling hujat di media massa. Di tingkat akar rumput mulai tumbuh benih-benih tak mentolelir perbedaan dan main hakim sendiri.

Wakil Ketua Panitia Pengarah sekaligus Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso melihat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada elit politik maupun kepada pemerintah, diakibatkan rendahnya pembangunan pembangunan karakter dan rendahnya moralitas bangsa. “Bila generasi muda saat ini dianggap tak memiliki karakter, maka LDII telah menyiapkan pembinaan dan pembentukan karakter bangsa melalui program Penggerak Pembina Generasi Penerus (PPG),” ujar Chriswanto.

PPG memiliki kurikulum yang dirancang oleh para ulama, psikolog, pakar pendidik, dan orangtua untuk menciptakan kurikulum yang ditujukan untuk melahirkan generasi penerus yang unggul sisi karakter, moralitas, termasuk kapasitas dalam berkarya. Tiga target pembinaan generasi muda adalah pertama, memiliki kemandirian sehingga tak memiliki ketergantungan kepada pihak lain, kedua memiliki ilmu agama dan dunia, ketiga memiliki akhlaqul karimah atau akhlak mulia. “Pemimpin yang memiliki tiga karakter tersebut tak akan terombang-ambing dalam dinamika geopolitik, bahkan sebaliknya, mampu membawa nilai-nilai positif keindonesiaan sebagai bangsa,” ujar Chriswanto.

Berbagai hal yang telah dikerjakan LDII dalam menghadapi masalah sosial dan kebangsaan itulah yang dijadikan program kerja yang ditawarkan kepada para capres. “Bila Rapimnas 2004 LDII menyodorkan program untuk perbaikan bangsa, bedanya, program LDII dalam Rapimnas 2009 lebih tajam karena telah dijalankan oleh LDII sekaligus ditunjang oleh kajian Dewan Pakar DPP LDII dan diolah dalam Focus Group Discussion (FGD),” imbuh Chriswanto. Sepanjang April hingga Mei LDII telah melakukan 11 FGD di antaranya mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan, energi, lingkungan, PPG, kedaulatan maritim, Pramuka, dll.  

Rapimnas untuk Indonesia yang Lebih Bermartabat

Rapimnas yang akan dihadiri sekitar 1.200 peserta yang terdiri dari para ulama, dewan penasehat, pengurus Dewan Perwakilan Pusat (DPP), Dewan Perwakilan Wilayah dari 34 provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 350 lebih provinsi dari seluruh Indonesia. Rapimnas DPP LDII mengambil tema Kepemimpinan Profesional-Religius Untuk Mewujudkan Indonesia yang Semakin Bermartabat. Akan dibuka oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, dan dihadiri oleh Panglima TNI Moeldoko untuk memberi pembekalan, para capres, Polri, tokoh pers, dll.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional religius, Rapimnas LDII mengukuhkan dua hal pokok: pertama, mengenai sikap netral aktif LDII dalam percaturan politik Indonesia, dan kedua untuk mengukuhkan eksistensi dalam membangun SDM yang profesional religius. “Netral aktif adalah LDII dalam hal ini tidak terlibat langsung dalam politik praktis, tapi LDII juga tak mau jadi obyek dari politik atau sistem kenegaraan,” ujar Chriswanto. Untuk itulah LDII memanfaatkan momentum Rapimnas untuk memberikan masukan kepada calon presiden terkait kondisi-kondisi bangsa serta kondisi masyarakata berdasarkan kajian-kajian LDII.

Menurut Prasetyo, Rapimnas ini mejadi perkenalan antara LDII dengan calon pemimpin negara lima tahun mendatang. Rapimnas selain mengvaluasi berbagai program, juga menyampaikan dan memaparkan kontribusi sosial LDII di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan, “LDII memiliki berbagai kontribusi, dari karya lembaga, struktural, kelompok, hingga individu. Rapimnas ini menjadi ajang untuk memperkenalkan apa yang sudah dilakukan LDII kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Prasetyo Soenaryo. Menurutnya karya-karya tersebut harus diketahui oleh sesama warga LDII juga oleh rakyat Indonesia, dengan demikian LDII tak hanya menjadi milik pengurusnya saja, tapi juga warganya.

Menurut Prasetyo Soenaryo kontribusi sosial ormas pasca reformasi merupakan keniscayaan, bahkan harus ditingkatkan. Hal itu disebabkan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah pembukaan UUD 1945, namun ketika presiden sudah tak lagi menjadi mandatari MPR dan di saat yang bersamaan Indonesia tak lagi menjalankan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka ormas harus berperan lebih aktif.

“Tanpa peran aktif ormas, parpol yang kemudian menempatkan eksekutif dan legislative akan menjalankan negara dengan logika politiknya yang belum tentu menyejahterakan rakyat. Untuk itu, tanpa GBHN yang dibuat MPR, maka ormas harus pro aktif menyampaikan aspirasinya berdasarkan temuan di lapangan dalam bentuk kegagalan, keberhasilan, dan kebutuhan pembangunan. Agar capres ini mengerti apa sih kebutuhan rakyatnya,” papar Prasetyo Soenaryo.

Pesan LDII kepada seluruh capres adalah mereka harus peduli dengan pembangunan akhlak bangsa untuk membentuk karakter bangsa. Sebab saat ini, menurut Prasetyo, sebagian rakyat Indonesia kian menjauh dari falsafah dan dasar negara dalam bentuk Pancasila. Arus modernisasi yang diikuti westernisasi membuat bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa, “Saling menghormati, gotong royong, tepo seliro semakin ditanggalkan berubah menjadi individualistis dan mementingkan diri sendiri. Hal ini bbahkan terbawa dalam kehidupan berpolitik,” ujar Prasetyo.

Pembangunan karakter dan moral bangsa ini menurut DPP LDII tak boleh sekadar retorika atau wacana, namun harus dipraktikkan alias membumi. Perilaku elit politik dalam legislatif yang mementingkan diri sendiri dan jauh dari kebutuhan rakyat, mengakibatkan produk undang-undang yang dihasilkan tak sepenuhnya menjalankan pembukaan UUD 1945, yang menyatakan negara ini dibangun untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya, “Bahkan produk UU pascareformasi menguntungkan pihak asing,” ujar Prasetyo Soenaryo. Calon eksekutif dan legislative masa mendatang harus mampu mengevaluasi berbagai perundangan yang justru bertentangan dengan tujuan pendirian NKRI.

 DPP LDII dalam Rapimnas ini mengharapkan presiden dan legislator yang baru nanti memperhatikan dan memperjuangkan lima sektor, antara lain: 1. Terwujudnya kedaulatan pangan dan energi; 2. Terwujudnya kedaulatan finansial; 3. Terwujudnya kedaulatan teritorial; 4. Terwujudnya kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). “Kedaulatan menjadi sangat penting karena pascareformasi, iptek termarjinalisasi oleh hiruk pikuk politik. Padahal negara yang baru maju seperti Indonesia dihargai bukan karena demokrasinya tapi karena kemampuan

ipteknya. Negara maju di seluruh dunia, mengutamakan teknologi. Proses demokrasi tanpa penguasaan teknologi, negara akan sulit menyejahterakan rakyatnya,” ujar Prasetyo Soenaryo.

Menurutnya negara demkratis adalah negara berteknologi. Demokrasi harus melahirkan peningkatan dan penguasaan teknologi, bila tidak demokrasi hanya untuk demokrasi, hanya utuk sekadar memenuhi prodesur negara demokrasi. Padahal kemakmuran rakyat merupakan produk energi, “Swasembada pangan bisa diraih dengan teknologi pertanian, kemandirian energi bisa diraih dengan teknologi energi. Untuk itu LDII mengajak berhenti untuk mempolitisasi pangan dan energy,” ujar Prasetyo.

Tanpa penguasaan energi, selamanya bangsa ini akan selalu ribut dengan urusan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak. Negara-negara maju karena menguasai teknologi energi, relative tidak bergolak ketika harga minyak bumi naik, “Karena mereka terus melakukan inovasi untuk menghemat energi atau terus inovasi dengan energi alternatif,” ujar Prasetyo. Negara selama ini tak memiliki upaya untuk menyeimbangkan supply and demand dalam urusan energi. “Bangsa Indonesia seperti tidak memahami bahwa energi komoditas strategis bukan politis. Bila bangsa ini memahami energi adalah komoditas strategis, pemerintah akan selalu melakukan inovasi untuk menghemat energy, bukan ribut dan sibuk urusan subsidi dan tidak subsidi,” kata Prasetyo Soenaryo. 

LDII MEMINIMALISIR GLOBAL WARMING

Sejak 2009 LDII telah melakukan gerakan penghijauan di seluruh nusantara dengan nama Go Green. Gerakan ini dilakukan di setiap kabupaten. Gerakan ini setidaknya telah melakukan 5,9 juta pohon di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk meminimalisasi pemanasan global.

Meski janji pengurangan emisi gas rumah kaca dari negara maju dipenuhi, suhu bumi akan meningkat lebih dari 4 derajat celsius. Tahun 2009, di Kopenhagen, Denmark, dalam Konferensi Perubahan Iklim, disepakati menahan peningkatan suhu 2 derajat Celsius.

Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Bank Dunia dan Kepala Jaringan Pembangunan Berkelanjutan Rachel Kyte dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2013). Kyte didampingi Spesialis Manajemen Sumber Daya Alam Timothy H Brown serta Direktur Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Asia Timur dan Pasifik John Rome.

Menurut Kyte, ”Sekarang kita sudah melampau batas kesepakatan.” Negara-negara miskin semakin kesulitan mengurangi kemiskinan karena dampak perubahan iklim. ”Beberapa negara bahkan mengalami kemunduran beberapa dekade ke belakang, dan jatuh miskin,” katanya. Hal ini disebabkan semakin tingginya intensitas, frekuensi, serta kualitas dari berbagai bencana terkait iklim. Menurut Kyte, dalam 30 tahun terakhir, kerugian akibat bencana iklim sudah tiga kali lipat.

Fenomena global inilah yang menjadi fokus perhatian LDII, pada acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Lingkungan Hidup. Acara ini menjadi masukan bagi LDII untuk menyempurnakan gerakan Go Green sekaligus “pemanasan” menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII di pertengahan Mei 2014, “Hasil dari FGD nantinya, menjadi masukan bagi para calon presiden mendatang, agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujar Ketua DPP LDII DR Shibar Wiganda, Msc.

Acara tersebut menghadirkan para aktivis dan pemerhati lingkungan dari LDII, dan menghadirkan  Asisten Deputi Bidang Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Emma Rahmawati dan Dirjen Planologi Bambang Soepijanto. Menurut Emma menjaga ingkungan harus dimulai dari kehidupan sehari-hari dari mulai yang sederhana. “Misalnya memilah sampah, antara sampah yang basah dan yang kering, sehingga ada daur ulang dan manfaat dari sampah berupa pupuk organic,” ujar Emma.

Namun Emma juga mengingatkan, bila kesadaran lingkungan pada keluarga tinggi, namun tak didukung oleh sekitar dan tokoh masyarakat akan menjadi sia-sia, “Bila keluarga telah sadar lingkungan, namun ketua RT atau RW tak tanggap menyediakan tenaga kebersihan semisal pengangkut sampah, tong sampah, dll. Semua menjadi percuma,” tegas Emma.

Pengelolaan sampah yang baik, akan mengurangi pemanasan global. Karena pembusukan dari makanan akan menghasilkan gas metana yang terbukti mampu mengikis ozon dengan cepat. Untuk itulah polusi udara akibat gas metana, karbon dioksida, dll harus direduksi dengan pepohonan.

“Saat ini luas hutan di Indonesia mencapai 70 persen dari luas daratan,” ujar Bambang Soepijanto. Menurut Bambang, total luas hutan di Indonesia melebihi batas minimum yang diterapkan pemerintah, yakni 30 persen ruang hijau atau hutan. Namun demikian Bambang juga tak memungkiri penebangan liar terus mengancam hutan Indonesia.

Untuk itu, menurutnya, memerlukan kesadaran masyarakat agar tak terus menebangi hutan atau membakar lahan, “Efek berkurangnya pepohonan adalah pemanasan global. Suhu udara naik, yang memicu badai atau anomaly cuaca,” ujarnya.

Bambang menyambut baik gerakan Go Green yang dilakukan LDII. Sebagai dakwah dengan perbuatan – memberi contoh yang baik – sekaligus memetik manfaat dengan memperbaiki iklim bumi. (LC/LINES)  

WARGA LDII KABUPATEN JAYAPURA MENCOBLOS

Pemilu tahun 2014 ini warga LDII kabupaten Jayapura Khususnya yang tinggal di Distrik Sentani Kelurahan Sentani kota RT/RW 01/02 Papua, pada tanggal 09 april 2014 telah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. salah satu waga LDII Jayapura yang bernama Edy Kuswanto telah menyuarakan pilihan hati nuraninya dalam memilih wakil nya untuk duduk di DPRD  Kabupaten Jayapura, DPR Papua  dan DPR RI, serta DPD RI. Edy selaku salah satu Dewan pembina DPD LDII Jayapura mengatakan pemilu kali ini dia tidak mendapat undangan sebagaimana tertera UU Pemilu tahun  2008, dia dengan senang hati mendatangi TPS yang tersembunyi itu untuk menggunakan hak pilihnya.  dengan susah payah mendapatkan lembaran surat suara pemilu dengan bermodal KTP.
Pemilu secara keseluruhan di Kabupaten Jayapur berlangsung dengan tertib dan aman, wLaupun ada sebagian warga yang tidak bisa menggunaKan hak pilihnya.
Harapan masyarakat terhadap wakilnya di DPRD hari ini telah di tentukan dengan sebuah kertas yang di coblos warga NKRI.
SEMOGA PESTA RAKYAT INI MEMBAWA PERUBAHAN DAN KSEJAHTERAAN BAGI SELURUH UMMAT

Rambu-Rambu Peliputan Pemilu

Rambu-rambu Meliput Pemilu Oleh Ludhy Cahyana Departemen Komunikasi Informasi dan Media Massa DPP LDII   Bagaimana meliput Pemilu? Tentu tak sesederhana membuat liputan kecelakaan, kejahatan, ataupun bencana alam. Meliput Pemilu pada dasarnya menuntut kehati-hatian untuk tidak berpihak – kecuali media massa yang bersangkutan dimiliki oleh pemimpin parpol.  
Standar peliputan Pemilu paralel dengan ukuran sukses Pemilu yakni partisipasi pemilih pada saat Pemilu. Maka liputan Pemilu bertujuan di antaranya, agar pemilih memiliki kesadaran dan memiliki informasi yang memadai untuk memilih. Pemilih harus “well informed”: mengetahui tata cara, proses, dan tahapan Pemilu.
Pemilih juga membutuhkan pengetahuan atas partai dan kandidat presiden yang bersaing dalam Pemilu. Bila itu tercapai, maka pemilih dapat memilih caleg atau presiden dengan pertimbangan yang baik.   Untuk mencapai hal itu, ada tiga pihak yang terlibat: 1. Pemilih, khayalak yang membutuhkan informasi yang akurat; 2. Media, karena media memainkan peran yang penting menjadikan pemilih khalayak yang well informed; 3. Peserta pemilu, yang memiliki kewajiban visi dan program mereka.  
Untuk itu media dituntut memberitakan seluruh peristiwa yang berkaitan dengan Pemilu. Media harus membebaskan diri dari semua tekanan dalam meliput dan memberitakan semua peristiwa yang terkait dengan Pemilu. Media juga dituntut memberitakan semua peserta Pemilu dengan adil dan berimbang, sehingga pemilih tidak mendapat informasi yang sepotong-sepotong.   Article XIX pemantau media asal Inggris mengajukan standar peliputan media, antara lain: Media berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pemilu. Filosofinya dengan pemberitaan media terkait pemilu, seperti profil parpol, profil capres, proses pemilihan suara, dan berita lain yang relevan, maka media membantu khalayak menyediakan informasi penting untuk pemilih. Dengan demikian pemilih bisa menjatuhkan pilihan dengan alasan yang tepat.
Media dapat menyediakan informasi yang memadai bagi pemilih cacat atau pemilih pemula. Kewajiban bersikap seimbang dan tidak memihak. Media sebisa mungkin tidak memberi tempat yang luas dan perhatian penuh kepada parpol atau capres yang berkuasa. Prinsipnya semua parpol dan semua calon diberi ruang yang sama dalam pemberitaan. Standar koreksi berita Media harus memberi hak jawab dan hak koreksi secepatnya terhadap parpol atau capres, yang merasa dirugikan dalam pemberitaan yang tidak akurat. Hak jawab atau hak koreksi itu ditayangkan pada waktu atau program yang sama, saat diberitakan. Peliputan berita. Media harus teliti bahkan bila perlu melakukan perhitungan untuk kuantitas berita bagi parpol maupun capres. Media berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, seimbang, dan tidak berat sebelah.
Berita alias news sangat mampu mengubah opini publik, untuk itu keberimbangan dan tidak berat sebelah harus benar-benar diperhatikan. Program akses langsung. Kesulitan memberikan liputan yang berimbang antara lain, karena jumlah peserta Pemilu sangat banyak. Pemilu 2014 terbilang mendingan dibanding Pemilu 2009, karena jumlah partai hanya 12 plus 3 partai lokal di Aceh. Untuk memberi keseimbangan pemberitaan, media massa harus memberi akses langsung kepada parpol gurem. Sebab, biasanya partai kecil tak memiliki sumber daya besar untuk menghelatkampanye besar-besaran maupun konferensi pers yang rutin.  
Bila akses langsung ini dihilangkan, dan media massa mengandalkan liputan lapangan, maka yang terjadi adalah pemberitaan didominasi oleh parpol-parpol besar. Partai kecil harus diberi waktu dan jam siar yang besar dengan partai besar. Program informasi khusus. Program informasi khusus misalnya debat antar capres atau tanya jawab antara partai dan pemilihnya. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai kandidat presiden maupun legislator yang akan mereka pilih. Jajak pendapat dan proyeksi Pemilu Jajak pendapat adalah bumbu penyedap peliputan Pemilu. Jajak pendapat bisa dilakukan oleh media atau lembaga riset – yang akan dimuat media. Peliputan jajak pendapat ini harus memenuhi standar tertentu agar tidak merugikan peserta Pemilu.  
Standar peliputan yang dipakai adalah mencatumkan dengan detail dan transparan metode jajak pendapat – meliputi penarikan sampel, tingkat kesalahan sampel (margin of error), pertanyaan yang diajukan, dan teknik pengumpulan data. Liputan media juga harus menyertakan dan mempertanyakan siapa yang mendanai (sponsor) kegiatan jajak pendapat tersebut dan untuk apa jajak pendapat itu dilakukan.   Informasi seperti ini akan menjamin media tidak dijadikan alat oleh lembaga penelitian untuk mempopulerkan calon atau parpol tertentu. Pendidikan pemilih.
Acara ini harus akurat dan tidak berpihak kepada siapapun, karena sifatnya memperkenalkan program dan visi seluruh peserta pemilu termasuk kandidat presiden. Selain itu acara ini harus menyediakan informasi bagaimana proses Pemilu, termasuk bagaimana, kapan, dan di mana memberi suara, pendaftaran untuk memilih, kerahasiaan kartu suara, pentingnya memberi suara, dll. Intinya publik harus tahu seputar Pemilu. (foto: USAID/ISAI/LINES)

Pengajian Al Quran Bacaan PC LDII Sentani Jayapura Papua

Al Quran merupakan kitab suci bagi pemeluk agama islam dimanapun berada. AL Quran bukan hanya sebagai bacaan, namun mampu sebagai obat bagi jiwa yang hampa. Membaca Al Quran tidak sekedar membaca dalam bahasa arab namun dilakukan dengan memberikan makna dan keterangan asbabul nuzul atau asal muasal sebuah ayat tersebut turun ke bumi.
Membaca Al Quran adalah hal rutin dan biasa dilakukan oleh seluruh warga LDII di Papua dan di indonesia sehingga mereka punya kemampuan lebih dibanding yang lainnya. Warga ldii selalu dinasehati agar membaca minimal 3 ayat dari Al quran dalam sehari. Hal ini ditujukan agar warga bisa semakin dekat dan selalu ingat terhadap Alloh SWT karena Dia adalah Dzat yang menciptakan, mengatur dunia dan isinya.
Dalam sebuah hadits qudsi dan hadits beaar dikatakan bahwa jika manusia ingin berbincang dengan Tuhannya maka supaya membaca kitabnya dalam hal ini yang meyaqini agama islam maka Al Quran sebagai kitabnya orang islam orang yang beriman adanya Alloh dan Rosul.
Menurut keterangan Mursito Ketua Pimpinan Cabang LdII Sentani Jayapura Papua bahwa "model pengajian yang diterapkan adalah guru membaca - murid menyimak dan sebaliknya, sehingga ada interaksi, koreksi, dan sama sama melihat objek yang sama. Namun sebelum murid membaca, sang guru mengawali membaca kemudian murid mengikutinya sambil mengecek kebenaran tiap mahroj dan tanda baca serta panjang pendeknyasebuah bacaan".
Model pengajian ini dilakukan agar murid benar, tepat dan cepat dalam membaca Al Quran. Karena apabila salah dalam melafalkan ejaan salah satu hurufnya maka akan lain arti dan makna dari tiap kata dalam Al Quran, demikian pula dalam membaca panjang pendek sebuah ejaan  juga berpengaruh terhadap nafas pembacanya juga akan mengalihkan arti bacaan itu sendiri.
Demikian belajar membaca Al quran  ala LDII di Sentani Jayapura.