Dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, Indonesia adalah negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Seharusnya dengan potensi perikanan yang melimpah, masyarakat pesisir pantai menjadi sejahtera. Namun, data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, dari 13,8 juta nelayan, 80 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama DPP LDII. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Bantaeng, bekerja sama dengan LDII dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), menggelar seminar nasional dan workshop maritim di Balai Kartini, Jalan Kartini, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (2/10/2014).

Para pakat maritim Indonesia berkumpul di Bantaeng untuk mencari solusi dan membuat program pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah utama masyarakat pesisir. Mereka yang hadir pada acara itu di antaranya staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Amran Razak, SE, M.Sc, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Sudirman Saad, M.Hum, Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Pakar Sejarah Universitas Diponegoro sekaligus Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo, M.Hum, ICMI Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd, Dewan Pakar DPP LDII, Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si. Seminar ini dihadiri utusan Pemprov dan Pemda se-Sulsel, DPRD, praktisi maritim, mahasiswa, LSM, pengusaha, dan kalangan umum.

Dalam seminar tersebut Ketua DPW LDII Jawa Tengah yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo mengingatkan di masa lalu muncul berbagai kerajaan maritim di nusantara. Di Sumatera berkembang Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 ). Di Kediri, muncul Kerajaan Singasari. Di Jawa muncul Kerajaan Majapahit (abad ke-12 hingga ke-15). Selain itu, di wilayah timur nusantara, dikenal Kerajaan Gowa dan Bima.

Di masa silam, nusantara adalah kerajaan-kerajaan kecil yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya melalui akses laut. Arus transportasi yang lancar memungkinkan roda perekonomian bergerak maju. Produk yang diekspor keluar nusantara pada masa itu seperti, pala, beras, kayu cendana, kain, dan cengkeh. Di sisi lain, produk luar masa itu juga dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia. Di masa lalu, produk cina juga menguasai pasaran, di antaranya sutra, mangkuk, piring, gelas, dan vas.

Seiring berjalannya waktu, kerajaan nusantara hilang bak ditelan zaman. Belanda yang saat itu menjajah wilayah Hindia Belanda, berhasil menancapkan kekuasaannya. Buktinya, pada tahun 1857 Kesultanan Bima dipaksa menandatangani kontrak pengakuan kekuasaan kolonial.

“Oleh sebab itu, tak dapat dipungkiri lagi, tradisi tradisi bahari Indonesia harus dikembalikan kemasa jayanya seperti dahulu. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar Indonesia mencapai kejayaan dan kemakmuran bangsa,” tegas Singgih.

Untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kokoh, diperlukan paradigma maritim yang kuat pula. Harus dipahami bahwa wilayah daratan (kepulauan) adalah bagian dari wilayah laut dari negara maritim Indonesia. Pembangunan tidak hanya mengarah ke daratan, tetapi juga harus mengarah ke lautan. Singgih berpesan untuk membangun negara maritim yang besar perlu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya sejarah dan budaya maritim melalui media pendidikan, seni, dan sastra. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa selama masa penjajahan jiwa dan semangat bahari telah mengalami penurunan.

Dalam kesempatan itu Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad mengatakan, saatnya pemerintahan baru ke depan berkiprah di landas kontinen di luar 200 mil. "Indonesia yang selama ini baru berkiprah pada 12 mil dari garis pantai, sudah saatnya berkiprah di laut lepas dengan dukungan Undang-Undang Kelautan yang baru," kata Sudirman di sela-sela Seminar Nasional dan Workshop Maritim di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Jumat. Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang telah berkiprah di laut lepas atau di luar 200 mil dari garis pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dengan pemerintahan yang baru nanti diharapkan pemerintah mengambil inisiatif untuk berkompetisi dengan negara-negara lain, karena hal itu menyangkut harga diri bangsa.Temasuk mengambil peran dalam melakukan konservasi laut. Sementara itu, Bupati Bantaeng H Nurdin Abdullah mengatakan, peran pemerintah daerah adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk turut membantu memanfaatkan potensi laut yang ada.

"Namun harus disadari bahwa kemampuan untuk memanfaatkan laut lepas itu sangatlah terbatas, karena fasilitas nelayan kami sangat terbatas sehingga nelayan kita rata-rata hanya mencari ikan di sekitar bibir pantai," katanya. Nurdin mengatakan, sebenarnya cara menyelesaian persoalan kemiskinan bukan dengan kartu kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau raskin. “Harus lihat apa sih persoalan mengapa dia miskin?” katanya.

Nurdin menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir. Di Sulsel, kata Nurdin, nelayan masih jauh tertinggal dalam bidang industri penangkapan. “Sementara negara maju, saat tidur-tiduran, mereka bisa melihat gerakan ikan di bawah laut. Ini teknologi,” ujar alumnus Jepang itu. Nurdin melanjutkan, ia pernah berkunjung ke Vietnam melihat pabrik pengolahan ikan. Ternyata ikan yang diolah berasal dari Indonesia. “Ikan Indonesia dikirim ke Vietnam. Diolah di sana,” imbuhnya. Bupati dua periode itu menyimpulkan, jangan membuat program di luar kebutuhan rakyat. Jika berorientasi proyek maka uang negara akan habis. “Coba dengarkan rakyat!” pesannya. (Ilmaddin/LINES)

Minggu, 12 Oktober 2014

MUI dan LDII Menolak ISIS/

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS) dianggap Barat dan beberapa negara Timur Tengah sebagai ancaman perdamaian global, pengaruhnya mulai berdenting hingga Indonesia. Sebagian besar umat Islam Indonesia menolak, tak terkecuali MUI dan LDII.

Jakarta (20/9). Pertemuan antara Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam M.Sc dengan Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayaruntuk pada 10 September meneguhkan komitmen LDII, bahwa ideologi ISIS/IS tak sesuai dengan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam pertemuan silaturahim atas undangan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura tersebut, Abdullah Syam menekankan Pancasila telah menjamin kebebasan menjalankan ibadah bagi umat Islam dan umat agama lain, sehingga tercipta suatu harmoni yang menyatukan umat manusia.

“Bagi LDII Indonesia bukanlah negara agama Islam, meskipun mayoritasnya berpenduduk Islam. Agama menjadi nilai penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan hubungan negara dan masyarakat. Ini menjadi tugas umat Islam agar nilai-nilai Islam yang universal menjadi rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Abdullah Syam. Dalam pertemuan itu Abdullah Syam didampingi pengurus harian DPP LDII di antaranya Prasetyo Soenaryo, Sidik Waskito, dan Dody Taufik Wijaya.

Dalam kesempatan itu Abdullah Syam memaparkan bahwa LDII adalah organisasi inklusif yang menerima siapa saja yang ingin menimba ilmu, baik di pesantren-pesantren yang dikelola LDII maupun majelis taqlim. “Murid kami berasal dari seluruh Asia Tenggara, mereka belajar di berbagai pesantren yang dikelola LDII,” ujar Abdullah Syam. LDII juga membuka diri untuk bekerja sama dengan Kedubes Singapura, di bidang penghijauan, pemberdayaan rakyat di bidang ekonomi, pelatihan, budaya, ataupun deradikalisasi paham agama.

Wujud tekad LDII untuk mencegah penyebaran paham ISIS/IS adalah dengan bergabung bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang merupakan gabungan dari organisasi masyarakat Islam di Indonesia, untuk menolak gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Saat deklarasi menolak ISIS/IS, LDII mengirim utusan Wakil Sekretaris Umum Hasim Nasution pada 7 Agustus silam.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum MUI Muhammad Din Syamsuddin di kantor pusat MUI menilai gerakan ISIS/IS berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. "ISIS sangat potensial untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Serta gerakan ini akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Maka Forum Ukhuwah Islam tadi bersepakat untuk menegaskan tekad dari ormas-ormas Islam di Indonesia untuk menolak ISIS," ujar Din Syamsuddin.

MUI dan FUI menurut Din Syamsuddin juga sepakat bahwa gerakan ISIS bertentangan dengan prinsip ajaran Islam di Indonesia yang anti terhadap segala bentuk kekerasan.

"Antisipasi tentang kemungkinan berkembangnya gerakan ini, maka kami sampai pada satu kesimpulan bahwa ISIS ini sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Khususnya yang menekankan kasih sayang, kerukunan dan perdamaian yang disebut dengan Islam Rahmatan lil’Alamin, yang menjadi watak Islam di Indonesia," tegas Din.

Din Syamsuddin menambahkan, gerakan ISIS identik dengan kelompok-kelompok teror yang didukung oleh kekuatan eksternal umat Islam. "MUI mengamati dan mencermati bahwa gerakan ini adalah bagian dan kelanjutan dari gerakan serupa di dunia Islam yang menampilkan kekerasan bahkan tindakan terorisme yang tidak mustahil bahwa gerakan ini juga ikut didorong oleh kekuatan-kekuatan eksternal umat Islam," kata Din.

Menurut Wasekum DPP LDII Hasim Nasution, sudah saatnya umat Islam di Indonesia bersatu dan tidak terhasut propaganda ISIS/IS. “LDII bersama umat Islam lainnya menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terhasut, bahkan terprovokasi ISIS yang berusaha untuk menjelmakan negara Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, " ujar Hasim Nasution. Hasim menunjukkan komitmen DPP LDII untuk menolak ISIP diikuti oleh seluruh warga LDII dan di level organisasi mulai dari pusat, Dewan Perwakilan Wilayah (provinsi), tingkat Dewan Perwakilan Daerah (kabupaten/kota) Pengurus Cabang, hiangga Pengurus Anak Cabang.

DPD LDII Gorontalo misalnya, pada 11 Agustus silam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan ISIS/IS, yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo. Acara Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari Acara yang sama di tingkat Pusat yang telah di ikuti oleh pihak Kemenag, MUl, Ormas lslam dan Lembaga terkait lainnya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Gorontalo Prof Dr lr Hj Winarni Monoarfa, MS, diikuti jajaran TNI dan Polri, akademisi, dan seluruh ormas, termasuk LDII. Utusan DPW LDll Gorontalo dipimpin langsung oleh Ketua DPW LDII Gorontalo Drs H Syamsudin Ali dan Wakil Sekretaris Sidin Laya, serta Setiawan. Dalam pertemuan itu seluruh peserta

Sebagian peserta berpendapat setuju untuk mencegah pengaruh ISIS/IS di Gorontalo, serta tidak menghendaki keberadaannya. “Namun dengan catatan tidak gegabah menafsirkan bahwa terdapat kelompok-kelompok atau golongan sesama Islam lainnya, yang ingin menjalankan agamanya dengan semangat dan sungguh-sungguh lalu dinilai fanatisme kemudian dianggap sebagai lSlS/IS,” ujar Syamsudin Ali. (LC/Khoir/Riyan/LINES)